PSSI dan Pemerintah Harus Satu Visi Terkait Olahraga dan Sikap Politik Internasional

PSSI dan Pemerintah Harus Satu Visi Terkait Olahraga dan Sikap Politik Internasional
Karangan bunga yang ada di depan kantor PSSI, Kamis (30/03/2023). (c) Bola.net/Bagaskara Lazuardi

Bola.net - Intervensi politik yang hadir saat Indonesia hendak jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 membuat banyak pihak kecewa. PSSI dan pemerintah disarankan harus segera duduk bersama dan menyelaraskan visi terkait olahraga dan sikap politik internasional.

Piala Dunia U-20 2023 yang sebenarnya hanya tinggal dua bulan lagi terselenggara di Tanah Air akhirnya batal dilaksanakan. FIFA mencabut status tuan rumah dari Indonesia.

Gejolak di dalam negeri, berupa penolakan terhadap timnas Israel jadi alasan FIFA untuk tidak melanjutkan hajatan besar tersebut. Akibatnya, Indonesia disanksi administratif berupa pembatasan dana FIFA Forward ke PSSI.

Menurut komentator senior Mohamad Kusnaeni, kejadian semacam ini jangan sampai terulang. Untuk bisa mencegah hal tersebut, harus ada kesepemahaman antara berbagai pihak.

1 dari 2 halaman

Duduk Satu Meja

Hal yang diminta oleh Kusnaeni adalah pembicaraan intens antara pemerintah, PSSI, serta organisasi olahraga lain mengenai hajatan olahraga internasional dengan sikap politik Indonesia.

"PSSI harus duduk satu meja dengan organisasi olahraga lainnya untuk membahas hal ini bareng pemerintah. Kita mau di posisi apa, bersaing secara regional atau puas dengan kondisi saat ini," ujar pria yang akrab disapa Bung Kus.

"Maksudnya, kalau kita mau menggelar hajatan besar olahraga internasional, posisi politiknya harus tegas," imbuh dia.

Apa yang terjadi di Piala Dunia U-20 2023 harus jadi pembelajaran. Pemerintah jangan sampai merusak kembali upaya keras PSSI untuk jadi tuan rumah.

"Jangan lagi kejadian seperti Piala Dunia U-20. Kasihan PSSI, sudah capek-capek bidding dan akhirnya berhasil, namun akhirnya gagal jadi tuan rumah karena penolakan berbagai elemen terhadap Israel," ujarnya.

"Mereka harus dibentengi menghadapi kasus-kasus ini ke depannya,” tambah dia lagi.

2 dari 2 halaman

Politik dan Sepak Bola Harus Terpisah

Senada dengan Bung Kus, Akmal Marhali pun meminta agar politik dan sepak bola bisa dipisahkan. Pemerintah harus berkomitmen untuk menghindari intervensi politik serupa di acara serupa ke depannya.

"Jangan main-main lagi ke depan, pemerintah harus bisa meredam gejolak, memisahkan politik dan sepak bola. Jangan sampai terjadi lagi PDIP alias Piala Dunia Isinya Politik," kata Koordinator Save Our Soccer (SOS) ini.

"Apa yang terjadi kemarin, berkaitan dengan Piala Dunia U-20 memalukan. Beruntung lewat lobi-lobi yang ciamik, akhirnya FIFA tidak menghukum Indonesia dengan berat," sambungnya.

"Cuma ke depan kejadian lagi sulit buat kita berkelit. Pemerintah harus berkomitmen terhadap sepak bola, tidak dimasuki intervensi politik,” jelas dia lagi.