Verifikasi Piala Presiden, BOPI Tak Mau Beri Toleransi

Verifikasi Piala Presiden, BOPI Tak Mau Beri Toleransi
Piala Presiden (c) PSS Sleman

Bola.net - - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) memastikan tetap akan melakukan proses verifikasi jelang perhelatan Piala Presiden 2018. Mereka menegaskan, kali ini tak ada toleransi lagi dalam proses verifikasi yang akan dilakukan.

"Kami hanya akan memberi toleransi jika penyelenggara dan klub-klub peserta sudah diverifikasi," ujar Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho, pada Bola.net.

"Jika mereka belum bisa memenuhi syarat verifikasi, kami tak akan mengeluarkan rekomendasi," sambungnya.

Menurut Heru, ada beberapa hal di balik sikap tegas BOPI kali ini. Toleransi yang sebelumnya selalu diberikan BOPI, ia menambahkan, tak membuat ada perubahan ke arah yang lebih baik.

"Kami sudah cukup banyak memberi toleransi sebelumnya. Namun, tetap saja tidak ada inisiatif dari semua pihak untuk berbenah," tuturnya.

Sebelumnya, panitia penyelenggara Piala Presiden 2018 telah mengajukan surat permohonan penyelenggaraan turnamen pramusim ini ke BOPI. Dalam pengajuan bertanggal 9 Januari 2018 ini disebutkan bahwa turnamen bakal dihelat pada 16 Januari - 17 Februari 2018.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi BOPI, Iman Suroso, menyayangkan permohonan izin dari panitia penyelenggara Piala Presiden yang tergolong mepet. Padahal, ia menyebut, dalam tiap sosialisasi, BOPI selalu mendorong agar permohonan izin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal dimulainya acara yang dihelat.

"Kalau mepet seperti ini, bagaimana kami akan melakukan verifikasi?" tukas Iman.

"Apalagi, sampai saat ini, belum ada berkas apa pun yang masuk ke BOPI. Apanya yang akan kami verifikasi? Padahal saat ini waktu digelarnya acara sudah dekat," sambung perwira menengah Angkatan Darat ini.

Menurut Iman, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan surat permohonan rekomendasi. Pertama, menurutnya, adalah legalitas penyelenggara. Kemudian ada kejelasan legalitas peserta, finansial, kontrak pemain, NPWP, dan dokumen-dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan.

"Ini penting demi memastikan nasib peserta ajang profesional yang dimintakan rekomendasi," tuturnya.

Iman menegaskan, dengan bersikap tegas dan tanpa toleransi, BOPI tak hendak mempersulit dan mencari-cari kesalahan. Ia menyebut upaya BOPI ini demi melindungi nasib para atlet yang terlibat dalam ajang profesional tersebut.

"Jika ajang ini benar-benar profesional, baik penyelenggara maupun pesertanya, nasib atlet akan terjamin. Saya harap ini bisa menjadi catatan penting bagi semua pihak. Aturan ada untuk ditepati, bukan dihindari atau disiasati," pungkasnya.