SOS: PSSI Jangan Lagi Dipimpin Politisi

"Untuk sepak bola Indonesia yang saat ini berada di titik nadir, PSSI harus dipimpin oleh ‘NABI’, bukan politisi," ujar Koordinator SOS, Akmal Marhali.

"Kick politic out from our football," sambungnya.

Menurut Akmal, 'NABI' yang disebutkannya merupakan singkatan dari Netral, Aktif, Berani, dan Integritas. Ini adalah kriteria yang harus dimiliki orang-orang yang berniat mengurus PSSI ke depannya.

Menurut SOS, netral berarti pengurus PSSI ke depan tidak membawa kepentingan kelompok, politik, dan bisnis tertentu seperti yang terjadi sebelumnya. Pengurus juga harus aktif. Tidak boleh lagi ada rangkap jabatan. Ia juga harus berani menegakkan konstitusi organisasi dan payung hukum yang berlaku. Tidak lagi tebang pilih dalam mengambil keputusan. Integritas berarti punya tanggung jawab moral dan profesional dalam membangun sepakbola Indonesia menuju prestasi yang diidamkan.

“Mereka yang punya karakter ‘NABI’ akan fokus memimpin PSSI. Sepakbola Indonesia tidak boleh lagi dikelola sambilan. Mereka yang orang politik harus memilih antara politik atau sepakbola. Mereka yang punya jabatan pemerintahan juga harus memutuskan mundur untuk konsen mengurus bola. Mereka yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Provinsi atau CEO Klub juga harus memilih. Jangan lagi ada rangkap jabatan. Semua pengurus inti PSSI harus fokus untuk sepakbola," tutur Akmal.

PSSI dipastikan bakal memiliki pengurus baru paling lambat 10 November 2016, seperti ditekankan FIFA dalam suratnya tertanggal 14 Oktober 2016 lalu. Mereka bakal menggelar Kongres Tahunan untuk memilih kepengurusan periode 2016-2020.

Dari riset SOS, 50 persen lebih dari 64 calon yang ada diisi politisi. Dari 64 calon, 34 di antaranya politisi, 22 orang praktisi sepakbola, empat orang berlatar belakang militer dan polisi. Hanya empat orang yang merupakan mantan pemain sepakbola.

Selain itu, dari 64 calon itu, banyak yang rangkap jabatan. Ada pejabat pemerintahan seperti Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu), Eddy Rahmayadi (Pangkostrad), dan Condro Kirono (Kapolda Jateng). Ada juga yang berstatus Presiden/CEO Klub seperti Iwan Budianto (Arema Cronus), Pieter Tanuri (Bali United), Dodi Reza Alex Nurdin (Sriwijaya FC), Yoyok Sukawi (PSIS Semarang), dan Gede Widiade (Bhayangkara FC). Selain itu, ada yang berstatus  Ketua Asprov seperti Gusti Randa (DKI Jakarta), Johar Ling Eng (Jawa Tengah), Duddy S. Sutandi (Jawa Barat), Yunus Nusi (Kaltim), Dirk Soplanit (Maluku), M. Iqbal Ruray (Maluku Utara), serta Sabaruddin Labamba (Sulawesi Tenggara).

Yang terbanyak, dari hasil survey SOS, tentu saja para kandidat yang berafiliasi dengan politik. Sebut saja Hinca Panjaitan, Jackson Andre William Kumaat (Demokrat), Tony Apriliani, Erwin Aksa, Erwin Dwi Budiawan, Kadir Halid, Adang Gunawan  (Golkar), Subardi (Nasdem), Robertho Rouw, Fery Djemy, R. Bambang Pramukantoro, Diza Rasyid Ali (Gerindra), Djamal Aziz (Hanura), dan Cheppy T. Wartono (PDI Perjuangan).

"Sudah waktunya sepakbola kita tak lagi dijadikan kendaraan politik. Sepakbola harus dikembalikan ke hakikatnya. Tidak lagi dipolitisasi terus menerus. Biarkan sepakbola menjadi milik para pelaku sepakbolanya," kata Akmal.

"PSSI harus diarahkan ke semangat pendiriannya pada 19 April 1930 di Yogyakarta sebagai alat persatuan dan kesatuan bangsa. PSSI juga harus dikembalikan ke makna singkatannya: Profesional-Sportif-Sehat-Integritas. Ini penting untuk kita jaga bersama," tandasnya. [initial] (den/asa)