
Bola.net - Djohar Arifin mengingatkan pengurus KONI Sulteng untuk mengirim atlet sepakbola PON XVIII Riau yang merupakan binaan PSSI resmi.
"PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah hanya satu, yakni kepengurusan PSSI hasil Kongres Palangka Raya, dengan Ketum terpilih Djohar Arifin," ujar Djohar, Rabu (08/8).
Apa yang diungkapkan oleh Djohar tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal kepengurusan PSSI Sultra yang ganda. Kepengurusan PSSI Sultra yang satu dipimpin Sabaruddin Labamba, dengan kepengurusan PSSI versi Djohar diketuai dr. Hery Faisal.
"Saya ingatkan KONI Sultra jangan mengirim pesepakbola hasil binaan dari PSSI ilegal. Hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.
Ditambahkannya, persoalan yang akan timbul adalah pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam memberangkatkan para atlet tersebut. Dana itu, kata dia, bersumber dari APBD yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
"Kalau dana itu digunakan oleh PSSI yang tidak diakui oleh pemerintah, jelas itu akan bermasalah sebab uang negara hanya bisa digunakan lembaga yang diakui sah oleh pemerintah," katanya.
Menurut Djohar, PSSI di daerah yang memiliki kepengurusan ganda, bukan hanya Sultra, melainkan juga Sumut dan Jabar. Bahkan di Jabar, tim sepakbola yang menangani atlet yang akan dikirim ke PON XVIII Riau juga ganda.
"Kepada Pengurus KONI di dua daerah tersebut, juga kami ingatkan agar mengirim atlet dari binaan PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah," tandas Djohar. (ant/end)
"PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah hanya satu, yakni kepengurusan PSSI hasil Kongres Palangka Raya, dengan Ketum terpilih Djohar Arifin," ujar Djohar, Rabu (08/8).
Apa yang diungkapkan oleh Djohar tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal kepengurusan PSSI Sultra yang ganda. Kepengurusan PSSI Sultra yang satu dipimpin Sabaruddin Labamba, dengan kepengurusan PSSI versi Djohar diketuai dr. Hery Faisal.
"Saya ingatkan KONI Sultra jangan mengirim pesepakbola hasil binaan dari PSSI ilegal. Hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.
Ditambahkannya, persoalan yang akan timbul adalah pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam memberangkatkan para atlet tersebut. Dana itu, kata dia, bersumber dari APBD yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
"Kalau dana itu digunakan oleh PSSI yang tidak diakui oleh pemerintah, jelas itu akan bermasalah sebab uang negara hanya bisa digunakan lembaga yang diakui sah oleh pemerintah," katanya.
Menurut Djohar, PSSI di daerah yang memiliki kepengurusan ganda, bukan hanya Sultra, melainkan juga Sumut dan Jabar. Bahkan di Jabar, tim sepakbola yang menangani atlet yang akan dikirim ke PON XVIII Riau juga ganda.
"Kepada Pengurus KONI di dua daerah tersebut, juga kami ingatkan agar mengirim atlet dari binaan PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah," tandas Djohar. (ant/end)
Advertisement
Berita Terkait
-
Tim Nasional 7 Agustus 2012 21:00
-
Bola Indonesia 3 Agustus 2012 14:50
Dinilai Tak Serius, La Nyalla Siap Laporkan Kubu Djohar ke AFC
-
Bola Indonesia 3 Agustus 2012 11:42
-
Bola Indonesia 3 Agustus 2012 11:25
-
Bola Indonesia 2 Agustus 2012 16:15
LATEST UPDATE
-
Tim Nasional 22 Maret 2025 18:27
-
Liga Inggris 22 Maret 2025 17:58
-
Liga Inggris 22 Maret 2025 17:50
-
Tim Nasional 22 Maret 2025 17:03
-
Tim Nasional 22 Maret 2025 16:43
-
Tim Nasional 22 Maret 2025 16:05
HIGHLIGHT
- 5 Pemain Gratisan yang Bisa Direkrut Manchester Un...
- Di Mana Mereka Sekarang? 4 Pemain 17 Tahun yang Pe...
- 7 Eks Pemain Real Madrid yang Bersinar di Tempat L...
- 10 Opsi Striker untuk Man United: Solusi Ruben Amo...
- 5 Pemain yang Pernah Membela PSG dan Liverpool
- 7 Mantan Rekan Setim Cristiano Ronaldo yang Pernah...
- Di Mana Mereka Sekarang? 5 Pemain yang Diminta Pau...