Kemenpora Apresiasi Putusan PTUN Tolak Gugatan Pengelola Persebaya United

Kemenpora Apresiasi Putusan PTUN Tolak Gugatan Pengelola Persebaya United
Gatot S Dewa Broto (c) kemenpora
Bola.net - Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan PT. Mitra Muda Inti Berlian (PT. MMIB) -sebagai pengelola Persebaya United- pada Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mendapat apresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Mereka mengaku menghargai putusan majelis hakim ihwal kasus ini.

"Kami menyampaikan penghargaan dan menghormati putusan Majelis Hakim PTUN dalam menyidangkan gugatan Persebaya terhadap Keputusan Ketua Umum BOPI," ujar Deputi V Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.

Sebelumnya, asa PT. MMIB untuk memenangi gugatan melawan BOPI akhirnya dipastikan harus kandas. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan pengelola Persebaya United ini.

Menurut keterangan Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho, PTUN -dalam amar putusan tertanggal 1 September 2015 kemarin- menegaskan tidak bisa menerima gugatan PT MMIB bernomor  Gugatan 99/G/PTUN-JKT 2015. Selain itu, PTUN juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000.

"PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa -Keputusan Ketum BOPI tentang Rekomendasi ISL 2015- mengingat rekomendasi tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 5/1986 Jo UU 51/2009 tentang PTUN, yakni suatu keputusan objek sengketa harus bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum," ujar Heru.

Sementara itu, Gatot menambahkan bahwa Kemenpora tetap tegas mendukung keputusan Ketua Umum BOPI dalam memberikan rekomendasi hanya kepada 16 klub untuk mengikuti kompetisi ISL 2015. Menurutnya keputusan BOPI ini telah dilakukan secara obyektif dan transparan.

"Keputusan ini juga berlandasarkan aturan hukum yang jelas dari aspek persepakbolaan -FIFA Club Licensing Regulation, AFC  Club Licensing Regulation dan PSSI Club Licensing Regulation- dan sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Pajak dan lain sebagainya," tandasnya. [initial]
 (den/asa)