
Bola.net - Tetap eksisnya Tim Transisi yang dibentuk Kemenpora membuat jengah PSSI. Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan mengatakan jika Tim Transisi seharusnya tidak dapat berjalan lantaran adanya putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Nyatanya, Tim Transisi kini tetap jalan walau keberlakuan Surat Keputusan Menpora nomor 01307 ditunda. Karena itu, PSSI tidak tinggal diam dan mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan Aristo menilai, jika Kemenpora tidak menghormati dan menjalankan putusan sela dari PTUN.
"Pengadilan telah memberikan keputusan, dan memang mereka hanya memberikan itu. Eksekusinya adalah terkait erat dengan orang yang tertimpa putusannya (Menpora) harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan ada upaya paksaannya. Karena itu merupakan salah satu penghinaan terhadap kekuasaan umum," ujar Aristo.
"Yang bisa PSSI lakukan saat ini adalah kemarin kami sudah menyurati Menpan & RB untuk melihat perilaku Menteri sejawatnya (Menpora) sebagai eksekutornya ini, kenapa dia tidak menghormati kekuasaan umum. Itu ada di KUHP, contempt of court (penghinaan terhadap peradilan)," sambungnya.
Lebih jauh dikatakan Aristo, PSSI sebetulnya bisa mempermasalahkan hal tersebut. Namun, PSSI disebut enggan memperkeruh persoalan, yang sebelumnya sudah membuat FIFA menjatuhi sanksi untuk sepak bola Indonesia.
"Kemenpora memang punya niat yang tulus untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Yang saya dengar tanggal 23 Juni nanti mereka berencana menemui kami, semoga saja," pungkasnya. [initial]
(esa/pra)
Nyatanya, Tim Transisi kini tetap jalan walau keberlakuan Surat Keputusan Menpora nomor 01307 ditunda. Karena itu, PSSI tidak tinggal diam dan mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan Aristo menilai, jika Kemenpora tidak menghormati dan menjalankan putusan sela dari PTUN.
"Pengadilan telah memberikan keputusan, dan memang mereka hanya memberikan itu. Eksekusinya adalah terkait erat dengan orang yang tertimpa putusannya (Menpora) harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan ada upaya paksaannya. Karena itu merupakan salah satu penghinaan terhadap kekuasaan umum," ujar Aristo.
"Yang bisa PSSI lakukan saat ini adalah kemarin kami sudah menyurati Menpan & RB untuk melihat perilaku Menteri sejawatnya (Menpora) sebagai eksekutornya ini, kenapa dia tidak menghormati kekuasaan umum. Itu ada di KUHP, contempt of court (penghinaan terhadap peradilan)," sambungnya.
Lebih jauh dikatakan Aristo, PSSI sebetulnya bisa mempermasalahkan hal tersebut. Namun, PSSI disebut enggan memperkeruh persoalan, yang sebelumnya sudah membuat FIFA menjatuhi sanksi untuk sepak bola Indonesia.
"Kemenpora memang punya niat yang tulus untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Yang saya dengar tanggal 23 Juni nanti mereka berencana menemui kami, semoga saja," pungkasnya. [initial]
Advertisement
Berita Terkait
-
Bola Indonesia 19 Juni 2015 21:21
Terkait Pertemuan Dengan PSSI, Kemenpora Enggan Disalahkan Lagi
-
Bola Indonesia 18 Juni 2015 19:34
-
Bola Indonesia 18 Juni 2015 15:15
-
Bola Indonesia 18 Juni 2015 15:05
Gresik United Nantikan Rekomendasi Resmi PSSI untuk Piala Presiden
-
Tim Nasional 17 Juni 2015 18:53
LATEST UPDATE
-
Otomotif 21 Maret 2025 17:32
-
Bola Indonesia 21 Maret 2025 16:47
-
Tim Nasional 21 Maret 2025 16:39
-
Liga Inggris 21 Maret 2025 16:30
-
Otomotif 21 Maret 2025 16:27
-
Tim Nasional 21 Maret 2025 16:23
HIGHLIGHT
- 5 Pemain Gratisan yang Bisa Direkrut Manchester Un...
- Di Mana Mereka Sekarang? 4 Pemain 17 Tahun yang Pe...
- 7 Eks Pemain Real Madrid yang Bersinar di Tempat L...
- 10 Opsi Striker untuk Man United: Solusi Ruben Amo...
- 5 Pemain yang Pernah Membela PSG dan Liverpool
- 7 Mantan Rekan Setim Cristiano Ronaldo yang Pernah...
- Di Mana Mereka Sekarang? 5 Pemain yang Diminta Pau...