
Bola.net - Keputusan Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, Hinca Panjaitan, yang mendiskualifikasi PSS Sleman dan PSIS Semarang dari babak delapan besar Divisi Utama musim ini, menuai banyak pendapat beragam. Mulai dari pendapat yang pro, maupun yang kontra, terus bergulir.
Namun dalam pandangan Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta, Gusti Randa, hal tersebut justru tergesa-gesa hingga menimbulkan asumsi kurang bijaksana. Sebelum memberikan keputusan, diharapkan Gusti Randa, setidaknya Komdis PSSI harus melihat seluruh aspek yang terlibat.
"Kejanggalan pertandingan tersebut, tidak hanya menyorot keterlibatan kedua tim dan wasit. Namun, beberapa pihak lain yang terlibat juga harus dimintai keterangan terlebih dulu sebelum memberikan keputusan. Salah satunya inspektur pertandingan (IP)," katanya.
"Tentu, lucu bila tidak dilibatkan IP dalam pencarian fakta kebenaran. Tidak hanya klub dan wasit yang ditanyai, tetapi juga PT Liga sebagai operator kompetisi," tambahnya.
Poin kedua, dasar hukum dalam memberikan sanksi juga harus sesuai. Maksudnya yakni, kejadian tersebut seperti sidang seorang pencuri yang menggunakan pasal perampokan. Hasil hukumnya, terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
"Komdis juga harus menjelaskan kepada publik dasar hukum yang dipakai. Kalau dasarnya kode disiplin, itu yang tahun berapa. Apakah kode disiplin itu sudah disahkan dalam dalam kongres atau belum. Jangan justru keputusan itu membuat tanda tanya bagi semua pihak," tuntasnya. (esa/mri)
Namun dalam pandangan Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta, Gusti Randa, hal tersebut justru tergesa-gesa hingga menimbulkan asumsi kurang bijaksana. Sebelum memberikan keputusan, diharapkan Gusti Randa, setidaknya Komdis PSSI harus melihat seluruh aspek yang terlibat.
"Kejanggalan pertandingan tersebut, tidak hanya menyorot keterlibatan kedua tim dan wasit. Namun, beberapa pihak lain yang terlibat juga harus dimintai keterangan terlebih dulu sebelum memberikan keputusan. Salah satunya inspektur pertandingan (IP)," katanya.
"Tentu, lucu bila tidak dilibatkan IP dalam pencarian fakta kebenaran. Tidak hanya klub dan wasit yang ditanyai, tetapi juga PT Liga sebagai operator kompetisi," tambahnya.
Poin kedua, dasar hukum dalam memberikan sanksi juga harus sesuai. Maksudnya yakni, kejadian tersebut seperti sidang seorang pencuri yang menggunakan pasal perampokan. Hasil hukumnya, terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
"Komdis juga harus menjelaskan kepada publik dasar hukum yang dipakai. Kalau dasarnya kode disiplin, itu yang tahun berapa. Apakah kode disiplin itu sudah disahkan dalam dalam kongres atau belum. Jangan justru keputusan itu membuat tanda tanya bagi semua pihak," tuntasnya. (esa/mri)
Advertisement
Berita Terkait
-
Bola Indonesia 31 Oktober 2014 16:17
-
Bola Indonesia 31 Oktober 2014 15:49
'Lecehkan Sportivitas dan Fair Play, PSIS dan PSS Layak Dihukum'
-
Bola Indonesia 30 Oktober 2014 21:22
Komdis PSSI Janji Cari Dalang Kasus Sepakbola Gajah Divisi Utama
-
Bola Indonesia 30 Oktober 2014 12:04
-
Bola Indonesia 29 Oktober 2014 16:31
LATEST UPDATE
-
Piala Eropa 23 Maret 2025 05:45
-
Liga Champions 23 Maret 2025 05:32
-
Liga Inggris 23 Maret 2025 05:15
-
Piala Eropa 23 Maret 2025 05:02
-
Piala Dunia 23 Maret 2025 04:56
-
Liga Spanyol 23 Maret 2025 04:32
HIGHLIGHT
- 5 Pemain Gratisan yang Bisa Direkrut Manchester Un...
- Di Mana Mereka Sekarang? 4 Pemain 17 Tahun yang Pe...
- 7 Eks Pemain Real Madrid yang Bersinar di Tempat L...
- 10 Opsi Striker untuk Man United: Solusi Ruben Amo...
- 5 Pemain yang Pernah Membela PSG dan Liverpool
- 7 Mantan Rekan Setim Cristiano Ronaldo yang Pernah...
- Di Mana Mereka Sekarang? 5 Pemain yang Diminta Pau...