BOPI: Presiden Tak Akan Restui Kompetisi Tak Taat Aturan

BOPI: Presiden Tak Akan Restui Kompetisi Tak Taat Aturan
Joko Widodo (c) Merdeka.com
- Pernyataan sikap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menginginkan reformasi total di sepakbola, disambut positif Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Mereka juga yakin Presiden tak akan merestui kompetisi yang tak taat pada aturan.


"BOPI tidak percaya Presiden Jokowi akan memberikan restu terhadap sebuah kompetisi yang tidak mengikuti aturan main yang berlaku," ujar Ketua Umum BOPI, Mayjen (purn)  Noor Amman, Jumat (15/04).


"Terlalu mahal dan besar risikonya bila semua dilepas begitu saja tanpa mengindahkan visi misi reformasi tata kelola sepak bola Indonesia," sambungnya.


Sebelumnya, PT Gelora Trisula Semesta (PT GTS) sebagai operator Indonesia Soccer Championship telah menemui perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), BOPI dan Tim Transisi, pada pertemuan di Kantor Kemenpora. Usai pertemuan yang berlangsung alot ini, Kemenpora memastikan ISC bergulir pada 29 April mendatang. Mengenai persyaratan yang ada, mereka menyebut persyaratan bisa dipenuhi sembari kompetisi berjalan.


Keputusan ini bisa jadi bakal membuat PT GTS bernafas lega. Pasalnya, ketidakjelasan sempat menghadang rencana kick-off ISC A 2016. Pasalnya, operator kompetisi ini, PT Gelora Trisula Semesta (PT GTS) ogah meminta rekomendasi dari Tim Transisi. Mereka menegaskan independen dan tidak berinduk ke PSSI maupun Tim Transisi.


Walhasil, Tim Transisi tidak mengeluarkan rekomendasi bagi ISC. Akibat tak ada rekomendasi Tim Transisi, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tak mengeluarkan rekomendasi.


Lebih lanjut, Noor Amman menegaskan bahwa BOPI bakal bergeming mengikuti prosedur dan aturan yang ada. Mereka hanya akan mengeluarkan rekom jika PT GTS mendapatkan restu Tim Transisi. Selain itu, Noor Amman juga menegaskan tidak akan meloloskan klub yang tak memenuhi kriteria pada regulasi lisensi klub profesional, sesuai standar FIFA/AFC.


"Aturan harus ditegakkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari proses reformasi sepak bola Indonesia," kata Noor Amman.


"Sudah waktunya semua harus berjalan sesuai hukum yang berlaku. Baik hukum sepak bola (FIFA/AFC) maupun hukum negara. Kita sudah mengorbankan diri disanksi FIFA hampir satu tahun, jadi naif kalau semua mundur lagi ke belakang," tandasnya. [initial]


 (den/asa)