Peran Komdis PSSI Dinilai Melebihi MK

- Kinerja Komisi Disiplin (Komdis) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam memutuskan sebuah perkara, mendapatkan sorotan tajam dari Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DKI Jakarta.

Bahkan, Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DKI Jakarta, Gusti Randa, mengaku kerap dibuat bingung. Dipaparkannya, apakah dalam sidang tersebut hanya perlu dihadiri Ketua Komdis PSSI, Hinca IP Panjaitan, atau seluruh anggota harus hadir.

Kemudian, tentu bagaimana proses menjadi sebuah keputusan. Apakah hanya disuruh menyaksikan video, ditanya-tanya langsung diberi sanksi?    tuturnya.

Kemudian, sering munculnya pernyataan Hinca jika sebuah perkara tidak bisa dibanding. Teranyar, yang terjadi dalam putusan mendiskualifikasi PSS Sleman dan PSIS Semarang dari keikutsertaannya di babak delapan besar kompetisi Divisi Utama pada musim ini.

Menurut Gusti Randa, bila keputusan tersebut tidak boleh banding, kenapa PSSI membentuk Komisi Banding. Lebih baik, Komisi Banding ditiadakan saja karena tidak memiliki fungsi. 

Komdis PSSI sudah melebihi MK (Mahkamah Konstitusi-red) saja. Setiap keputusan tidak boleh banding. Harus dilihat, sepak bola itu tidak hanya melibatkan orang perorang, tetapi juga manajemen, pelatih dan masih banyak lagi, termasuk PT Liga sebagai operator kompetisi, pungkasnya.  (esa/mri)