Didesak DPR-RI, Menpora Setuju Bertemu PSSI

- Komisi X DPR-RI mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, melakukan pertemuan dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) paling lambat 23 Juni 2015.

Hal tersebut, bertujuan untuk membicarakan rencana penyelenggaraan kompetisi dalam menghidupkan kembali persepakbolaan Indonesia, serta langkah-langkah strategis untuk segera mengakhiri sanksi FIFA.

Hal tersebut, disampaikan saat Komisi X DPR-RI menggelar Rapat kerja dengan Menpora Imam Nahrawi dan jajarannya, di gedung DPR-RI, Kamis (11/6) hingga dini hari. Rapat kerja tersebut, digelar setelah Menpora Imam beberapa kali berhalangan hadir.

Selain itu, DPR-RI juga memberikan dua opsi penyelesaian masalah di sepak bola Indonesia. Masing-masing yakni, pencabutan Surat Keputusan Menpora bernomor 010307 berupa pembekuan PSSI serta revisi SK tersebut dengan mengacu surat FIFA.

Kami pun prinsipnya setuju. Tapi, nanti kami bicarakan dahulu soal pertemuan dengan PSSI. Yang penting, kami menghargai komitmen Komisi X. Saya kira kalau semua komitmen, akan dilihat suatu yang lebih baik. Semua akan kami ajak bicara, ujar Imam Nahrawi.

Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky, berharap pertemuan tersebut bisa benar-benar diselenggarakan Menpora Imam Nahrawi. Apalagi dikatakannya, persoalan yang terjadi di sepak bola Indonesia, telah banyak menimbulkan dampak negatif.

Kami berharap, dalam pertemuan ini bisa memberikan solusi. Selama ini belum terjadi pertemuan Menpora dan PSSI. Beberapa kali PSSI datang, tapi tak bisa bertemu. Kami harapkan, pertemuan terjadi. Tanggal 24 Juni, kami akan mengadakan rapat kerja dengan Menpora lagi. Kami harap pada 24 Juni sudah ada hasil konkret, tukasnya.

Isu persepakbolaan yang menimbulkan kegaduhan, diawali rekomendasi Tim Sembilan yang meminta Menpora lewat BOPI menunda ISL, kata Teuku Riefky.

Selain itu, DPR-RI juga mempertanyakan mulai dari langkah yang dilakukan pemerintah hingga dijatuhkannya sanksi FIFA per 30 Mei, serta dampak yang ditimbulkan.

Menpora Imam diberikan kesempatan untuk menerangkan soal pembentukan Tim Sembilan, rencana penyelenggaraan turnamen lewat Tim Transisi, pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, kasus Persipura, hingga terkait putusan sela PTUN, yang sebelumnya mengabulkan permohonan PSSI untuk menunda keberlakuan Surat Keputusan 17 April berupa pembekuan PSSI.

Kemudian, Komisi X DPR-RI meminta pemaparan mengenai perkembangan SEA Games 2015, terutama soal perolehan medali. Tindak lanjut ikhtisari hasil pemeriksaan semester II BPK Tahun 2014, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015, serta pembahasan RPK K/L dan RPK K/L tahun 2016, menjadi bahan utama lain yang juga dibahas. [initial]

 (esa/pra)